Pemerintah Konsisten untuk Tidak Konsisten

31-12-2014 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM awal tahun 2015 ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan dalam mengambil keputusan. Pertengahan November lalu ketika harga minyak mentah turun $45 AS/barel pemerintah kukuh menaikkan harga BBM, walaupun banyak pihak di DPR sudah mengingatkan.

 

Sekarang ketika harga minyak mentah dunia kembali turun dari $60 AS menjadi $53 AS, pemerintah mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan keputusan 1,5 bulan yang lalu.

 

"Sebaiknya ke depan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang strategis harus berpikir jernih dengan pertimbangan yang matang. Setidaknya berkonsultasilah dengan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat. Kebijakan seperti ini bisa dinilai pencitraan, konsisten untuk tidak konsisten," ungkap dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/12/14).

 

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra menambahkan walaupun terkesan tidak konsisten, kebijakan penurunan harga BBM dari Rp8500/liter menjadi Rp7600/liter perlu didukung. Akan tetapi menurut hemat dia, kenaikan harga BBM sebelumnya telah mendorong melonjaknya sejumlah kebutuhan masyarakat yang sulit untuk dikoreksi.

 

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan patut memberikan perhatian terhadap barang yang terlanjur naik, khususnya sembako perlu dijamin keberadaannya dan dapat dibeli masyarakat," tekannya.

 

Presiden Jokowi telah memerintahkan Menko Bidang Perekonomian Syofyan Djalil untuk mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi. "Mulai berlaku pukul 00.00WIB. Intinya adalah perkembangan harga minyak dunia yang terus terjadi pelemahan. Pemerintah merasa ini perlu peninjauan," kata dia. (iky) foto:ibnur/parle/hr

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...